The best Side of reformasi intelijen
The best Side of reformasi intelijen
Blog Article
When Pusintelstrat was continue to the Indonesian countrywide armed drive intelligence company, many operations that were identified to are completed by Pusintelstrat:
Intelijen merupakan topik kajian yang penting sekaligus rumit untuk dipahami karena sifat kerahasiaannya. Meski demikian, negara demokrasi selalu mendukung masyarakatnya untuk memiliki, setidaknya, pemahaman dasar terkait seluruh instansi pemerintah, termasuk intelijen. Pada tahun 2015, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) telah melakukan penelitian yang berjudul " Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru ". Penelitian ini bukan saja berisi mengenai teori intelijen, pergumulan intelijen dan demokrasi di beberapa negara yang mengalami perubahan politik dari sistem otoriter ke demokrasi dan sejarah singkat intelijen di Indonesia, melainkan juga memuat ulasan awal demokratisasi intelijen di Indonesia. Reformasi intelijen di Indonesia adalah suatu keniscayaan. Intelijen harus bekerja sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut. Paradigma lama intelijen Indonesia sudah pasti akan dan harus berubah, pengawasan terhadap intelijen pun suatu keniscayaan. Adalah suatu keniscayaan pula bahwa pengawasan terhadap intelijen bukan membuat kerja-kerja rahasia mereka menjadi terbatas atau terhambat, melainkan justru intelijen mendapatkan kepercayaan dan didukung oleh rakyat, sehingga meningkatkan legitimasi intelijen dan tentunya peningkatan anggaran intelijen.
This may be since BAIS has predicted that since the Tumble of Soeharto, Indonesia affect inside the geopolitical environment will likely be quite weakening and there'll be a powerful and huge internal and exterior risk from nations that want to damage Indonesia sovereignty, therefore BAIS is apparently voluntarily starting off near intelligence cooperation with China so Indonesia has an extremely potent and effective Software of deterrence, bargaining power and retaliation through entire world.[23][26]
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
Kebutuhan atau kepentingan politik akhirnya harus memaksa para pelaku intelijen yang menghadapi hukum bahkan menjalani pidana. Ketentuan hukum ditegakkan namun tidak pernah menyentuh amount user.
For exploration needs, doctrine can be found in guides, papers, or other media for jurist thoughts. Example of notable doctrine is definitely the impression of J. Satrio, whose textbooks, papers, and lectures are a common reference for practitioners in the field of civil legislation, and Yahya Harahap, whose writings are actually sought as source of clarifications for each criminal and civil procedural law. However, it ought to be observed that most of the scholarship of J. Satrio and Y. Harahap has been posted both in Dutch or Indonesian, and so its accessibility to scientists with no requisite looking through potential in this sort of languages will probably be limited.
Para pengamat mengklasifikasi periode ini sebagai Negara Intelijen. Jenderal Soeharto yang berlatarbelakang militer menjadikan intelijen sebagai instrumen untuk mengendalikan lawan-lawan politik yang mencoba menentang kebijakannya.
Disclaimer : Rubrik Opini adalah media mendapatkan informasi lebih lanjut masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan teropongsenayan.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan.
’) or Twin-function of Armed Forces with the Republic of Indonesia which was delivered in 1958 and afterwards adopted during the Soeharto administration. This concept is a way for ABRI not to be below civilian Command, but at the same time not to dominate to ensure it turns into a military services dictatorship. On 17 Oct 1952, Nasution [and Common Simatupang] mobilized their troops to encircle the Presidential palace to protest civilian interference in military services affairs, and aimed the cannon muzzle for the palace.
Intelijen sebagai pilar utama keamanan nasional, harus mampu menjadi senjata pamungkas demi kepentingan negara. Tidak sebaliknya intelijen yang seharusnya menjadi problem resolving malah asik menjadi challenge getting.
Oleh sebab itu jika karakter intelijen yang independen dirusak oleh kepentingan politik, maka Indonesia kehilangan imunitas terhadap kerawanan dan ancaman yang semakin kompleks.
It might be the merger on the TNI and the former KNIL and all military services personnel of The 2 forces, additionally the impartial paramilitary groups (laskar) which fought the war to the aspect from the independence motion.
Dalam beberapa kasus, misalnya kasus Munir, pelaku-pelaku giat/operasi yang diadili atas pembunuhan Munir. Jika memang untuk menangani Munir tidak perlu dilakukan pendekatan keras, cukup dengan penggalangan cerdas, maka yang harusnya atau setidaknya ikut diadili adalah pemberi perintah dalam operasi tersebut.
” yang sesungguhnya merefleksikan pemahaman aktivitas intelijen sebagau fungsi strategis suatu negara. Intelijen dipandang sebagai serangkaian aktivitas, baik analisis, koleksi, maupun aksi rahasia, yang dilakukan untuk mendukung kebijakan luar negeri suatu bangsa yang akan ternegasikan apabila kerahasiaan hal ini tidak dapat dipenuhi dan mengakibatkan perilaku negara lain yang menjadi focus on menjadi tidak terpengaruh.[19]